Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior

by Pippa Norris

This book compares the consequences of electoral rules and cultural modernization for many dimensions of political representations and voting behavior. It includes patterns of party competition, the strength of social cleavages and party loyalties, levels of turnout, the gender and ethnic diversity of parliaments, and the provisions of constituency service. The study covers elections held from 1996 to 2002 in newer as well as established democracies that range from the U.S., Australia, and Switzerland to Peru, Taiwan and Ukraine.

Genres: Politics

390 pages, Paperback

First published January 1, 2004

About the author

Pippa Norris is Associate Director (Research), and Lecturer, John F. Kennedy School of Government, at Harvard University in the USA.

Reviews

[Ridhorahman · Rating 5 out of 5]

Dalam penjelasan bab 6 tentang “Party Loyalties”, Norris mencoba membangun argumentasi teoritis tentang dua pendekatan utama (modernisasi kultural dan pilihan rasional) yang ia gunakan dalam penelitian ini. Lalu, dua argumen tersebut digunakan untuk menjelaskan keterkaitan karakteristik sosial politik pendukung dengan berbagai sistem pemilu yang ada. Sehingga, ikatan pendukung partai dapat menjelaskan perilaku pemilu dalam sistem-sistem pemilu di berbagai negara.
Partisan identification (identifikasi partisan) menjadi salah satu teori klasik yang digunakan untuk menjelaskan orientasi afeksi seseorang (apakah Demokrat atau Republikan) yang berasal dari indentitas personal. Teori ini dikenal dengan istilah Michigan Model. Dalam pendekatan modernisasi kultural, Norris menggunakan partisan identification untuk menunjukkan bahwa perilaku identifikasi kepartaian mempunyai konsekuensi penting yang tidak hanya menjelaskan keputusan pemilih, tetapi juga memengaruhi perilaku para aktor politik dan menjadi bagian proses stabilisasi pemerintahan. Akhirnya, suatu pemilu menghasilkan sebuah proses yang stabil dan dapat diprediksi hasilnya. Teori ini terbukti cocok diterapkan di Eropa Barat.
Penjelasan kultural mampu menjelaskan identifikasi kepartaian pada level individu dengan mengaitkan karakteristik sosial, termasuk pendidikan dan usia serta hubungan antara partisanship dengan sikap politik seperti kepercayaan pada demokrasi dan kecenderungan untuk memilih.
Menurut pendapat Norris, teori tersebut perlu ditinjau ulang terutama berkaitan dengan party performance, ketimbang hanya melihat sisi afeksi personal semata. Di negara-negara maju, sejak tahun 1970-an teori psikologi sosial mencoba menjelaskan fenomena sosial dengan menunjukkan situasi mengendurnya ikatan partisan tersebut (partisan dealignment) karena faktor-faktor rasionalitas. Teori dealignment menyatakan bahwa menurunnya partisanship membuat pemilu sulit unntuk diprediksi seperti sebelumnya. Atas fenomena tersebut, berbagai ilmuan politik mencoba memprediksi ulang faktor-faktor lain untuk menjelaskan fenomena hilangnya loyalitas tersebut. Merujuk Dalton, telah terjadi proses “cognitive mobilization” yang membuat pemilih menggunakan banyak pertimbangan terhadap kompleksitas politik.
Para ilmuan mencoba membangun perspektif baru lewat pendekatan psikologi sosial dengan mengambil rentang periode panjang untuk melihat proses modernisasi sosial yang mempengaruhi keputusan elektoral. Persepktif ini melihat adanya peningkatan pengaruh dari rasionalitas (cognitive skills), media massa, dan postmaterial values and issue concerns. Downs menyebut peran partai mengambil posisi strategis terhadap spektrum ideologi kanan-kiri. Dengan perspektif institusionalisme pilihan rasional, Norris melihat para aktor politik mengaplikasikan ideologi moderat dengan tujuan untuk memaksimalkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.
Dalam mengukur identifikasi partisan, Norris mengomparasikan studi American National Election Study (NES) dengan CSES yang pertanyaan utama keduanya adalah “apakah kamu selalu merasa diri sebagai Republikan, Demokrat, atau independen?” Penggunaan kata “selalu” ditujukan untuk melihat perilaku pemilih dalam durasi panjang. Sumber Comparative Study of Electoral System (1996-2002) menunjukkan 81% warga Australia menyatakan preferensi partisanship (identifikasi partai). Dari data tersebut, Norris mengklasifikasi negara-negara berdasarkan karakteristik politik dan sistem pemilu (level makro), latar belakang sosial politik pemilih (level meso). Ditemukan bahwa ikatan antara partai dengan pemilih cenderung mengarah pada proses konsolidasi demokrasi. Sebanyak 47% warga di negara demokrasi tua menunjukkan identifikasi politiknya. Hal ini karena kuatnya ikatan dan identitas sejarah jauh ke belakang. Sedangkan, ikatan kepartaian cenderung lemah di negara demokrasi baru di mana kompetisi antarpartai tidak stabil, lemahya disiplin partai di parlemen, sehingga tak ada ikatan antara partai dengan konstituen. Sistem kepartaian selalu gagal menginstitusionalisasikan diri dalam berbagai model pemilu di negara-negara demokratis Amerika Latin dan Asia.
Sistem pemerintahan presidensial atau parlementer merupakan faktor lain atas pertautan pemilih kepada partai. Model pemilu legislatif menunjukkan 43% ikatan identitas pemilih. Pemilu gabungan legislatif-eksekutif cenderung lebih lemah ikatannya. Terlebih dalam model pemilu presiden, pemilih tak menujukkan ikatan kepartaian (hanya 1/3 pemilih yang terbuka soal identitas kepartaian). Sedangkan, sistem pemerintahan parlementer menunjukkan upaya maksimal dari semua elemen untuk memenangkan partai.
Sistem partai menjadi faktor penting yang banyak mempengaruhi ikatan partai, terutama lewat organisasi sayap partai dan jaringan komunitas. Data menunjukkan identifikasi terlihat jelas pada negara yang menyajikan partai-partai yang terpolarisasi secara ideologis. Norris melihat adanya kecenderungan hilangnya loyalitas pemilih atas partai-partai yang menganut ideologi tengah atau isu sentris. Pasalnya, pemilih menjadi lebih mudah untuk beralih ke kontestan lain.