Meskipun kaya dengan data empiris, sumbangan terpenting buku ini terletak pada penumbuhan pemahaman teoretis mengenai Indonesia zaman Orde Baru. Robison menunjukkan bagaimana kapitalisme berkembang pesat saat Soeharto berkuasa sehingga suatu kelas kapitalis domestik muncul dengan negara sebagai katalisatornya. Ia menjelaskan bagaimana evolusi negara dari zaman kolonial, masa pascakolonial awal serta Orde Baru berhubungan erat dengan pertumbuhan kelas kapitalis itu. Akhirnya, kelas tersebut menjadi penting dalam ekonomi politik Indonesia sehingga setiap pembuatan kebijaksanaan negara di bidang pembangunan harus mempertimbangkan kepentingannya. Bahkan saking perkasa negara pun sudah nyaris dicengkeram dan dikuasai olehnya. Dikotomi penguasa-pengusaha pun jadi tidak relevan sebab keduanya telah menyatu melalui persetubuhan antara modal dan birokrasi negara yang melahirkan keluarga-keluarga politik birokratis serta konglomerat raksasa yang posisinya tidak ditentukan oleh mekanisme pasar yang abstrak, tetapi lewat pertautan dengan suatu sitem patronase amat korup dan tersentralisasi di bawah Soeharto. Gagasan-gagasan seperti ini disokong dalam buku Robison oleh penelitian empiris yang begitu rinci sehingga sebagai bonus, para pembaca mendapatkan data tentang seluk-beluk rezim Soeharto yang agak sulit didapatkan karena begitu ketatnya sensor terhadap informasi.
Saya membaca buku ini untuk kepentingan skripsi. Awalnya hanya ingin membaca sebagian saja, tapi akhirnya keterusan karena kajiannya yg komprehensif.
Secara singkat, tesis utama buku ini adalah pertarungan yg terjadi antara kepentingan modal asing yg bertaut dengan kapital domestik pada era Soeharto. Akibatnya, banyak manuver yg dilakukan pemerintah dan pengusaha kala itu untuk tetap bisa eksis di pertarungan perebutan sumber daya. Hal ini terus berlangsung hingga sekarang. Buku ini memberi gambaran pada kita akan apa yg terjadi pada era Soeharto, khususnya tahun 1980-an. Buku ini merupakan salah satu rujukan yg layak dibaca untuk memahami bagaimana proyek neoliberalisme bekerja di Indonesia, terutama pada mulanya.
Indonesia: the Rise of Capital presents a detailed account of the role of capital in the Indonesian economy. The first part looks at the history of the economy to 1965, the second at the relationship between capital (domestic and international) and the state, and the third at the different kinds of domestic capitalists (military, politico-bureaucratic, Chinese and indigenous).
The growth of an Indonesian capitalist class was at first inhibited by colonial policies, then by the political insecurity of Chinese capitalists. Only in recent years has the movement of military and political leaders into business begun the process of creating a capitalist class capable of wielding political power. Major changes to Indonesian politics are expected in coming years, particularly when Suharto dies, and this class can be expected to play a more prominent role than hitherto. The Rise of Capital is fairly heavy going, with extensive tables and detailed analyses of the links between companies and the breakdown of capital holdings and flows. However, if you are interested in actually understanding the workings of the economy as a whole it has a coherence that the scattered details found in the business press lack.
Salah satu cetak biru yang membedakan kapitalisme saat Orde Ba[r]u-nya Soeharto dengan Demokrasi Terpimpin-nya Sukarno adalah ia dimulai dengan membuka keran investasi asing lewat UU PMA 1967. Dengan demikian, struktur ekonomi Indonesia malah berperan sebagai subordinasi dari modal asing yang masuk. Robison menyebutnya dengan “Indonesia negara komprador”.
Saat awal kuliah dulu, pernah beredar video provokatif ekonom Dawam Rahardjo yang selalu jadi bahan propaganda kritis ke mahasiswa baru: “Indonesia itu negara outsourcing. Ia tak pernah melakukan industrialisasi. Indonesia hanya menyelenggarakan pendirian pabrik milik asing, dan jadi tukang pembersih WC-nya.”
Menarik membaca temuan Robison soal bagaimana deforestasi secara masif dilakukan oleh Yos Soetomo, pengusaha penebang kayu terbesar, yang justru bisnisnya berpusat di Jepang, Hongkong, dan Singapura. Ia akhirnya ditahan karena kasus penggelapan pajak hingga 4,6 miliar rupiah—bayangkan besarnya angka tersebut di tahun 1986 saat buku ini pertama kali terbit. Tak heran buku ini sempat dilarang beredar oleh Soeharto.
Keadaan ini semakin diperparah saat Soeharto justru memelihara nepotisme dengan mempermudah akses bisnis untuk keluarga besar dan orang-orang terdekatnya. Saat itu, konsesi impor cengkih hanya dimonopoli oleh dua orang: adik tirinya, Probosutedjo, dan sahabat karibnya sejak memimpin Kodam Diponegoro, Liem Sioe Liong atawa Sudono Salim. Tiga anggota keluarga Soeharto juga jadi komisaris di dua perusahaan Liem yang tersohor: Bogasari dan BCA.
Kapitalisme memang sudah hadir jauh sebelum Soeharto mengkudeta Sukarno. Akses bisnis dikuasai birokrat politik dan kaum militer saat Demokrasi Terpimpin. Sukarno bukan malaikat tanpa cacat. Namun, setidaknya ia berusaha membentengi negara ini terakhir kalinya dengan menerbitkan UU No. 16 1965 untuk mengakhiri segala bentuk keterlibatan perusahaan asing.
“Kita bisa saja berandai betapa akan berbedanya kapitalisme Indonesia dewasa ini jika yang menjajah Indonesia adalah Spanyol dan bukan Belanda,” kata Robison menutup salah satu paragraf di buku. Jika hanya berandai, mengapa tidak langsung ke jantungnya: Indonesia tanpa kapitalisme?
Buku yang sangat berbobot sekaligus butuh waktu yang lama untuk mencerna setiap pengetahuan empiris yang terdapat dalam buku ini, secara garis besar buku ini berusaha memetakan bagaimana kaitan antara kekuatan ekonomi pada Orde Baru itu dibangun menggunakan pondasi kekuatan politik yang sangat mapan.
Adapun poin lain yang mewakili keberadaan buku ini adalah salah satu sumbangsih terbesar penulis terhadap kajian ekonomi politik yang menurut saya jarang sekali ditemukan, penulis dengan ciamik mampu memperlihatkan bagaimana kekuatan ekonomi sebagai basis dasar menggunakan kuasa nya untuk mendikte kekuatan politik yang berada pada basis atas.
Seperti buku sejarah yang jamak dijumpai, penulisan buku ini sangat sistematis dan melewati kurun waktu yang sangat ketat. Sangat dianjurkan bagi yang ingin tahu bagaimana kekuatan ekonomi mampu menciptakan apapun, dari kesejahteraan sampai konflik berkepanjangan.
Beberapa terjemahan kata dan susunan kalimatnya agak membingungkan, tapi tidak terlalu mengganggu sensasi membaca salah satu babon sejarah ekonomi Indonesia mulai dari masa penjajahan Belanda sampai masa Orde Baru (tapi hanya sampai 1986)
"Masa 1949-1965 dipandang sebagai kegagalan Indonesia dalam membangun ekonomi kapitalis nasional mereka sendiri, baik melalui kelas kapitalis domestik maupun modal milik negara. Langkah panling fundamental yang diambil rezim Orde Baru sesudah 1965 ialah sederhana saja: membuat kondisi agar modal internasional masuk kembali" [Hal. 77]
Dengan membaca buku ini, kita diajak kembali merasakan suatu sensasi yang serupa ketika membaca buku klasik Yoshihara Kuno. Sensasi yang sama sehingga kita mampu memposisikan kata "negara" dan "mafia" dalam makna yang setara. Buku ini memiliki kelebihan dari berkelimpahan data empiris, kebijakan serta aliran bisnis para korporasi asing hingga lokal pada masa Orde Baru, yang menjadikan kita dapat memahami bagaimana jargon "pembangunanisme" memang ternyata hanya basa-basi ekonomi demi ekspansi kapitalisme. Buku ini juga mampu menyajikan tulisan yang (ternyata) masih sangat relevan dengan kondisi ekonomi dan politik Indonesia pada saat ini: lebih dari 15 tahun setelah authoritariansime Soeharto.