No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries

by Samuel P. Huntington, Joan M. Nelson

Book by Huntington,, Samuel P. and Joan M. Nelson

Genres: Politics, Nonfiction

336 pages

First published January 1, 1976

About the author

Samuel Phillips Huntington was an American political scientist who gained prominence through his "Clash of Civilizations"(1993, 1996) thesis of a new post-Cold War world order. Previously, his academic reputation had rested on his analysis of the relationship between the military and the civil government, his investigation of coups d'etat and for his more recent analysis of threats posed to the U.S. by contemporary immigration.

Reviews

[Ridhorahman · Rating 5 out of 5]

Dengan semangat revisionis, Huntington-Nelson (1994) hendak merumuskan konsepsi tentang partisipasi politik lewat pendekatan yang lebih multidimensional dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Berbagai penelitian partisipasi politik, menurut penulis, setidaknya terkonsentrasi pada berbagai studi kasus yang dianalisis dengan pendekatan angka-angka statistik yang sering kali menyembunyikan variasi-variasi penting yang luput perhatian. Lewat kombinasi studi kasus, komparasi politik, dan penyusunan model agregat, buku ini hendak melingkupi berbagai informasi dari pemahaman masing-masing negara tanpa harus terkendala oleh kelemahan-kelemahan intrinsik di dalamnya.
Buku ini mengantarkan konsep partisipasi politik sebagai hal yang sederhana dari sisi pengertian. Tetapi justru terlihat semakin rumit ketika pembahasannya diperdalam pada suatu upaya saintifikasi, terutama terkait upaya kuantifikasi terhadap konsep partisipasi politik. Upaya itulah yang membuat karya ini signifikan dibanding karya terdahulu, terlebih penjelasannya yang kontekstual terhadap negara-negara berkembang. Lewat studi perbandingan politik, penulis berhasil memampangkan variasi yang ada di negara-negara yang secara khusus mengacu pada kaum miskin di perkampungan kumuh pusat kota.
Lahirnya karya ini bermula dari sensitivitas penulis atas perubahan pola partisipasi politik di negara berkembang pada dekade-dekade akhir abad ke-20 akibat percepatan laju ekonomi. Oleh karena itu, terlihat jelas faktor kemajuan ekonomi (dan sosial) menjadi variabel independen dalam analisis perubahan partisipasi politik. Meminjam perspektif Presiden Bank Dunia saat itu, penulis mengakui bahwa adanya ketidakmampuan negara dalam mengantisipasi dampak sosial politik dari laju pertumbuhan ekonomi (dilihat dari GNP). Tak heran, ketimpangan ekonomi yang mengglobal disebabkan oleh ketidakberanian pemerintah dalam mereorientasi kebijakan yang lebih pro pemerataan ekonomi. Terlepas siapa pun yang salah soal ketimpangan, penting sekali untuk melihat aktor negara sebagai variabel penting dalam penelitian partisipasi politik.
Perkembangan riset mutakhir menyebutkan adanya faktor-faktor nonekonomi yang memberikan pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik. Seperti kajian Lamprianou (2013) dan Budiarjo (1998) yang membawa perspektif tentang kuatnya faktor-faktor nonekonomi terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat. Namun, menariknya Mujani (2007) membalik tren studi tersebut dan mengarahkan kecenderungan kembali pada tesis Huntington-Nelson. Dalam kasus Indonesia, Mujani menyebut faktor kultur demokrasi atau identitas keagamaan (Islam) tak begitu berpengaruh dibanding faktor ekonomi dan sosial dalam tingkatan partisipasi politik warga negara. Dalam analisis terhadap kelompok Islam, Mujani menyebut tumbuhnya partisipasi disebabkan oleh identifikasi ekonomi dan sosial ketimbang identitas keagamaan (Mujani, 2007:144).
Hal yang cukup menarik dari buku ini adalah soal minimnya referensi yang kutip dalam buku dan tidak menyertakan catatan kaki serta daftar pustaka dalam buku. Bahkan, dalam bab pertama, praktis tak ada rujukan yang dikutip oleh tulisan ini. Selain itu, ada pula kritik yang patut disampaikan pada tulisan ini. Huntington-Nelson tak menjelaskan konsep kunci bahwa partisipasi politik merupakan hal yang dinamis karena perkembangannya berkaitan dengan fenomena sosial. Oleh karenanya pembahasan tentang “wujud” partisipasi politik perlu ditegaskan di awal, sebagai salah satu konsep abstrak dalam bahasan ilmu politik.
Pendekatan multidimensi yang ditekankan oleh penulis agaknya tidak diimbangi oleh penjelasan terstruktur dengan model deskripsi deduktif atau induktif sehingga sulit untuk dipahami. Penulis cenderung menyampaikan suatu fenomena yang dianalisis secara parsial. Seperti penjelasan tentang partisipasi politik dalam perspektif pemerintah yang diangkat lewat tiga model strategi. Lalu, bagian berikutnya tulisan ini menjelaskan tentang partisipasi politik dari perpektif warganegara yang dijelaskan dalam lima bentuk kegiatan. Padahal, penulis bisa menjelaskan hal tersebut bersamaan dengan model deduktif.
Konsep penulis atas bentuk partisipasi politik tentu perlu mendapat tinjuan ulang seiring dengan perubahan zaman. Pada dekade 1960-an, partisipasi di bidang pemilu di berbagai negara menunjukkan fakta besarnya keterlibatan publik. Tak heran, tren tersebut dibaca penulis sebagai bentuk partisipasi politik yang paling signifikan dan memiliki spektrum luas di masyarakat. Namun, Lamprianou (2013:22) menunjukkan pergeseran partisipasi publik di ranah nonelektoral yang lebih luas seperti kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap isu lingkungan, HAM, dan berbagai wacana dalam bentuk petisi.
Dari lima bentuk partisipasi politik, saya menawarkan model penjelasan yang lebih sederhana dengan membaginya lebih dulu ke dalam bentuk partisipasi yang bersifat damai atau kekerasan. Lalu, penjelasan lanjutan tentang bentuk partisipasi juga perlu ditinjau ulang jika pembagiannya didasarkan atas jumlah partisipan. Seiring dengan kemajuan teknologi, ruang interaksi warganegara dengan pemerintah pun semakin luas. Oleh karenanya, lima bentuk partisipasi bisa direpresentasikan oleh perorangan atau kolektif. Hal ini tentu berbeda dengan pandangan buku ini yang menyebut ranah perorangan hanya pada bentuk partisipasi “mencari koneksi” (contacting). Namun, dalam beberapa hal penulis mempunyai argumentasi sendiri soal pengelompokkan versinya karena ciri partisipasi politik yang bersifat arbitrer.
Dalam beberapa hal, penjelasan dalam buku terlihat terburu-buru. Seperti dalam penjelasan jenis-jenis partisipasi politik, buku ini menyebut istilah partisipasi alternatif. Padahal tak ada penjelasan di muka tentang partisipasi konvensional (nonalternatif). Sebenarnya yang dimaksud tulisan ini adalah bentuk-bentuk partisipasi lain dari yang bisa ditempuh kelompok-kelompok yang semakin kuat resistensinya akibat dari kekuatan ekonomi yang dimiliki. Akses yang mereka miliki inilah yang disebut sebagai alternatif.

Referensi:
Budiardjo, Miriam (ed). 1998. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Obor Indonesia.
Lamprianou, Iasonas. 2013. Contemporary Political Participation Research: A Critical Assessment dalam K.N. Demetriou (ed.), Democracy in Transition. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
Mujani, Saiful. 2007. Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

[Muhamad Ajie · Rating 5 out of 5]

very good book

[Raissa · Rating 5 out of 5]

good

[Shavana Aditya · Rating 5 out of 5]

nice book

[Muhammad Syukri · Rating 5 out of 5]

Mohon bantuannya

[Fodil]

;;;

[Jane Angelo]

partisipasi politik merupakan seuau kajian terhadap perilaku masyarakat dalam ranah politik.