What do you think?
Rate this book
Second Takeoff: Strategies Malaysia's Economic Resurgence
388 pages, Paperback
Published September 2, 2024
4 people are currently reading
13 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 of 1 review
February 13, 2025
Selalu menarik buat saya untuk melirik bagaimana pemerintahan negara-negara lain mengadopsi sebuah kebijakan, terlebih dalam sektor perekonomian yang meliputi hajat hidup orang banyak. Tahun ini, saya ingin lebih mengenal negara-negara tetangga terutama negara-negara ASEAN. Sungguh senang tidak terkira ketika saya dibawakan buku ini, tentang kebijakan sosio-ekonomi Malaysia, oleh orang baik yang saya kenal.
Di dalam buku ini, penulis, yang saat ini sedang menjabat Deputi Menteri Perdagangan dan Investasi, memulai narasi dengan harapan akan bangkitnya kembali perekonomian Malaysia ("second take-off"), yang pertama kali mengalami kebangkitan (rata-rata pertumbuhan ekonomi 9,3%) pada tahun 1988 - 1997. Pada tahun-tahun menjelang momentum kebangkitan itu, tepatnya pada tahun 1982 ketika Tun Dr Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, beliau mencanangkan visi "Look East Policy" dengan menanggalkan ketergantungan pada Inggris dan beralih ke Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan yang ketika itu telah mapan sebagai titik pusat manufaktur dunia. Puncak momentum terjadi pada tahun 1986 ketika AS mendorong mata uang yen Jepang terapresiasi yang kemudian memicu mengalir derasnya investasi dari Jepang ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Momentum ini juga beriringan dengan masifnya investasi (FDI/" Foreign Direct Investment") dari Korea Selatan dan Taiwan (terutama setelah Tragedi Lapangan Tiananmen pada tahun 1989 di Tiongkok).
Melalui kerangka ini, penulis kemudian memaparkan apa-apa saja kendala yang sedang dihadapi, diantaranya kesenjangan pendapatan ("pyramid-shape society structure"), pekerja yang mencari peruntungan ke Singapura untuk bekerja, kebijakan ekonomi yang masih terpaku pada pola pikir era 1980-an ("FDI-driven industrialisation": upah minimum sebaiknya tidak dinaikkan secara drastis untuk menghindari inflasi), jumlah pekerja migran yang kurang terkontrol dan penerimaan pajak yang belum optimal.
Penulis kemudian memaparkan apa-apa saja pertimbangan yang perlu dikaji untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Diantaranya mengubah pola pikir terkait kebijakan ekonomi secara garis besar. Terkait masalah ketenagakerjaan, penulis mengusulkan agar upah minimum dinaikkan menjadi minimal senilai 2/3 dari upah minimum di Singapura. Usulan kebijakan ini akan mampu menyelesaikan beberapa tantangan diantaranya kesenjangan pendapatan akan mengecil (sehingga akan mampu membentuk struktur masyarakat ideal berupa "diamond-shaped") dan pekerja yang mencari peruntungan di Singapura akan memilih kembali ke Malaysia untuk bekerja. Di sisi lain, untuk mengantisipasi membludaknya pekerja migran asing sebagai konsekuensi kebijakan ini, pemerintah dan sektor bisnis bisa menggalakkan penggunaan teknologi dalam proses produksi.
Selain itu, terdapat pula pembahasan isu-isu minor seperti sektor perindustrian (baja, semikonduktor, dan kendaraan listrik), sektor perencanaan tata ruang kota (Kuala Lumpur dan Johor Bahru), sektor pertahanan dan keamanan (reformasi kelembagaan militer dan kepolisian), sektor perumahan dan transportasi publik (MRT, LRT dan bus kota), dan hubungan antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian serta fungsi parlemen. Ternyata, selain struktur pengupahan, sektor lain yang masih menggunakan pola pikir era 1980-an diantaranya pemisahan antara penerimaan negara (pajak penghasilan) dan negara bagian (pengelolaan sumber daya alam) yang menyebabkan pergeseran ketimpangan (dulu penerimaan negara bagian lebih tinggi sementara saat ini penerimaan negara yang lebih tinggi) dan fungsi kepolisian (PDRM) yang masih menggunakan model lama era 1980-an yang sudah tidak relevan lagi di masa kini.
Di dalam buku ini, penulis, yang saat ini sedang menjabat Deputi Menteri Perdagangan dan Investasi, memulai narasi dengan harapan akan bangkitnya kembali perekonomian Malaysia ("second take-off"), yang pertama kali mengalami kebangkitan (rata-rata pertumbuhan ekonomi 9,3%) pada tahun 1988 - 1997. Pada tahun-tahun menjelang momentum kebangkitan itu, tepatnya pada tahun 1982 ketika Tun Dr Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, beliau mencanangkan visi "Look East Policy" dengan menanggalkan ketergantungan pada Inggris dan beralih ke Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan yang ketika itu telah mapan sebagai titik pusat manufaktur dunia. Puncak momentum terjadi pada tahun 1986 ketika AS mendorong mata uang yen Jepang terapresiasi yang kemudian memicu mengalir derasnya investasi dari Jepang ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Momentum ini juga beriringan dengan masifnya investasi (FDI/" Foreign Direct Investment") dari Korea Selatan dan Taiwan (terutama setelah Tragedi Lapangan Tiananmen pada tahun 1989 di Tiongkok).
Melalui kerangka ini, penulis kemudian memaparkan apa-apa saja kendala yang sedang dihadapi, diantaranya kesenjangan pendapatan ("pyramid-shape society structure"), pekerja yang mencari peruntungan ke Singapura untuk bekerja, kebijakan ekonomi yang masih terpaku pada pola pikir era 1980-an ("FDI-driven industrialisation": upah minimum sebaiknya tidak dinaikkan secara drastis untuk menghindari inflasi), jumlah pekerja migran yang kurang terkontrol dan penerimaan pajak yang belum optimal.
Penulis kemudian memaparkan apa-apa saja pertimbangan yang perlu dikaji untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Diantaranya mengubah pola pikir terkait kebijakan ekonomi secara garis besar. Terkait masalah ketenagakerjaan, penulis mengusulkan agar upah minimum dinaikkan menjadi minimal senilai 2/3 dari upah minimum di Singapura. Usulan kebijakan ini akan mampu menyelesaikan beberapa tantangan diantaranya kesenjangan pendapatan akan mengecil (sehingga akan mampu membentuk struktur masyarakat ideal berupa "diamond-shaped") dan pekerja yang mencari peruntungan di Singapura akan memilih kembali ke Malaysia untuk bekerja. Di sisi lain, untuk mengantisipasi membludaknya pekerja migran asing sebagai konsekuensi kebijakan ini, pemerintah dan sektor bisnis bisa menggalakkan penggunaan teknologi dalam proses produksi.
Selain itu, terdapat pula pembahasan isu-isu minor seperti sektor perindustrian (baja, semikonduktor, dan kendaraan listrik), sektor perencanaan tata ruang kota (Kuala Lumpur dan Johor Bahru), sektor pertahanan dan keamanan (reformasi kelembagaan militer dan kepolisian), sektor perumahan dan transportasi publik (MRT, LRT dan bus kota), dan hubungan antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian serta fungsi parlemen. Ternyata, selain struktur pengupahan, sektor lain yang masih menggunakan pola pikir era 1980-an diantaranya pemisahan antara penerimaan negara (pajak penghasilan) dan negara bagian (pengelolaan sumber daya alam) yang menyebabkan pergeseran ketimpangan (dulu penerimaan negara bagian lebih tinggi sementara saat ini penerimaan negara yang lebih tinggi) dan fungsi kepolisian (PDRM) yang masih menggunakan model lama era 1980-an yang sudah tidak relevan lagi di masa kini.
Displaying 1 of 1 review