Kondisi sosial, politik dan ekonomi pedesaan di Jawa tergambarkan sangat jelas melalui buku ini. Walaupun pendudukan militer Jepang sangat singkat "hanya" 3,5 tahun, tapi sangat membekas dan terjadi perubahan serta transformasi sosial yang besar pada masyarakat pedesaan sehingga menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Jepang sangat ingin mengendalikan dan memobilisasi massa masyarakat pedesaan di Jawa untuk kepentingan perang.
Bidang pertanian, Jepang sangat masif dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian para petani khususnya Padi dengan metode baru. Tapi berdasarkan data statistik, produktivitas justru malah menurun dari pada zaman kolonial Belanda. Hal ini disebabkan banyaknya tenaga kerja yang diberdayakan untuk perang dan menjadi romusha. Jepang juga mengenalkan tanaman yang berguna untuk perang yaitu jarak untuk pelumas, kina untuk obat malaria dan optimalisasi kapas untuk pakaian. Jepang lebih mengutamakan tanaman komoditas perang, dari pada komoditas ekonomis yang komersial seperti gula, teh dan tembakau.
Adanya wajib serah padi juga sangat memberatkan masyarakat. Pemerintah militer Jepang sangat mengingkan padi yang banyak, hasil petani diharuskan dijual ke pemerintah dengan harga yang sudah ditetapkan. Hal ini menyebabkan jatah padi petani berkurang, petani miskin menderita kekurangan makanan dan kelaparan.
Tenaga kerja paksa (romusha) digunakan oleh militer Jepang untuk tenaga perang, pembangunan lapangan terbang, benteng pertahanan, jembatan dan pabrik-pabrik militer Jepang. Orang-orang pengangguran dan yang tidak memiliki lahan menjadi sasaran untuk dijadikan romusha. Kondisi pekerja romusha sangat memprihatinkan. Total lebih kurang 4 juta penduduk dijadikan romusha, ada yang keluar negeri, luar jawa dan sebagian besar di Jawa.
Propaganda besar-besaran dilakukan Jepang melalui media massa (cetak, audio). Bahkan melibatkan tokoh nasional seperti Sukarno, Hatta dan tokoh agama (ulama) untuk menarik simpati rakyat dan meminimalisir pemberontakan anti-Jepang. Jepang ingin menjadi pemimpin Asia Timur Raya.
Kontrol dan pengawasan ketat masyarakat dilakukan Jepang dengan membentuk Tonarigumi (Rukun Tetangga), sistem yang sampai saat ini masih digunakan Indonesia dan Kumiai (Koperasi). Pengawasan menjadi sangat efektik hingga ke tingkatan terkecil rumah tangga.
Untuk memobilisasi massa, pemerintah Jepang membentuk organisasi seperti Seinendan (Barisan Pemuda Indonesia), Keibondan (Organisasi Keamanan) dan juga Jawa Hokokai. sebagai bentuk indoktrinasi dan pelatihan disipilin militer masyarakat.
Berbeda dengan kolonial Belanda, Jepang menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap pendidikan. Sekolah-sekolah dibuka luas, semua kalangan tidak terbatas anak pejabat, priyayi, rakyat jelata semua bisa merasakan pendidikan. Tujuan utama Jepang adalah memberantas buta huruf yang masih tinggi saat itu. Sehingga partisipasi anak-anak bersekolah meningkat tajam di zaman Jepang, walaupun kurikulum diarahkan untuk kepentingan militer dan propaganda.