32 Tahun Menjarah Alam - Penghancuran Lingkungan di Bawah Orde Baru 1966-1998

by AS Rimbawana, Dihan Amiluhur, Putro Wasista

32 Tahun Menjarah Alam: Penghancuran Lingkungan di Bawah Orde Baru 1966-1998 adalah kronik yang menjelaskan kaitan pemerintahan Soeharto dengan masuknya Freeport yang menggerogoti bumi Papua, ekspansi minyak yang membuat laut Indonesia dikopling-kopling, pembukaan lahan untuk sawit, hingga kebijakan Revolusi Hijau yang merusak tanah dan menyingkirkan petani.
Praktik bisnis Orde Baru yang bergerak di atas tren global-apa yang pasar sukai, itu yang dieksploitasi. Tidak heran, banya dalam kurun waktu beberapa dekade (1967-1980) Orde Baru berhasil mengobrol Hak Pengelolaan Hutan seluas 4 juto nektare setara empat kali luas pulau Jawa) kepada perusahaan kayu. Ketika permintaan kayu gelondongan turun, rezim menggantinya dengan dominasi sawit. Tercatat, jumlah kebun sawit nasional pada 1990 sudah berada di angka 1,126 Juta hektare.
Buku ini menunjukkan bagaimana keputusan politik Orde Baru berkontribusi pada bencana ekologis yang berdampak hingga saat ini.

238 pages, Paperback

Published April 22, 2026

Reviews

[Willy Alfarius · Rating 4 out of 5]

Kerusakan lingkungan yang teramat akut di Indonesia hari ini jejaknya dapat ditelusuri setidaknya sejak 60 tahun lalu ketika rezim Orde Baru mulai berkuasa pada 1966. Demikianlah buku ini memberikan penjelasan secara kronologis mengenai bagaimana kerusakan alam dan lingkungan di Indonesia dimulai dengan begitu masif sejak periode kepemimpinan Suharto dimulai pasca Gerakan 30 September 1965 itu terjadi. Tentu saja rezim tersebut bukan yang pertama, karena sejak masa kolonial eksploitasi sudah mulai dilakukan, terutama industri perkebunan maupun pertambangan yang telah berlangsung sepanjang ratusan tahun tersebut. Tapi kemudian, di rezim Orde Baru-lah penghancuran alam mengatasnamakan pembangunan dan kesejahteraan dilakukan dengan amat ugal-ugalan (dan semakin menggila lagi, ironisnya, di masa Reformasi).

Buku ini didasarkan pada kliping berita sezaman yang menguraikan bagaimana eksploitasi dilakukan, konflik dan kekerasan yang terjadi untuk memaksakan pembukaan lahan, hingga dampak jangka panjang bagi manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya yang mesti menanggung ongkos kerusakan lingkungan yang nyaris tidak akan tergantikan itu. Hampir semua kegiatan pertambangan (batubara, minyak) maupun perkebunan (sawit), serta infrastruktur pendukung lainnya dinarasikan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan untuk kesejahteraan umum. Sedangkan dalam realitanya, kesejahteraan ini hanya dinikmati segelintir kalangan pemodal/penguasa, sementara berbagai kerusakan yang diakibatkan dari eksplorasi tanpa kontrol ini ditimpakan kepada masyarakat banyak yang tidak menikmati hasil dari pertambangan dan perkebunan itu.

Membaca buku ini harusnya dapat menjadi sarana refleksi bahwa begitu banyak hal yang keliru dalam kebijakan lingkungan negara ini. Paling minimal, buku ini harusnya dapat menjadi satu pegangan penting untuk mengingatkan sekaligus menyadarkan kita bahwa banyak hal yang begitu problematik terkait perilaku elite terhadap alam, yang juga belum dihentikan hingga kini. Sekaligus begitu banyak pola-pola pemaksaan, eksploitasi, dan segenap kerakusan lainnya yang terjadi di masa Orde Baru terus-menerus direproduksi hingga kini, menyisakan kerusakan dan kehancuran lingkungan yang hampir pasti tidak akan pernah terkembalikan ini.

[Dintamay · Rating 4 out of 5]

Buku ini menjadi sebuah alarm keras yang membuka mata kita bahwa pemanfaatan sumber daya alam di dalam lembaga bernama negara tidak pernah lepas dari keputusan politik rezim yang memerintah. Melalui rekam jejak eksploitasi ekologis yang tajam, buku ini mengajak kita sebagai rakyat untuk melek terhadap dampak keputusan pemerintah yang sering kali merugikan masyarakat secara struktural. Kebijakan publik yang eksploitatif terbukti nyata menurunkan kualitas hidup kita sebagai rakyat, mulai dari krisis ruang hidup hingga ancaman bencana alam yang konstan. Lebih dari sekadar kritik politik, narasi di dalamnya juga hadir sebagai refleksi mendalam bahwa manusia dalam ketamakannya sering kali egois dan tidak memikirkan spesies lain yang berbagi planet ini. Kebutaan antroposentrisme demi ambisi pembangunan telah menggusur habitat satwa liar dan merusak keanekaragaman hayati tanpa ampun. Secara keseluruhan, karya ini berhasil membuktikan bahwa isu lingkungan hidup selalu berkelindan erat dengan isu demokrasi dan kekuasaan. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana oligarki bekerja di balik kehancuran alam Indonesia. Sebuah bacaan wajib yang ringkas namun menampar kesadaran ekologis kita semua.

[Jia · Rating 4 out of 5]

Isu kerusakan lingkungan akan selalu ada, karena di dalam isu itu lebih banyak isu politik, di dalamnya masih banyak korupsi yang merajalela. Dimana para penguasa akan terus mengotak-ngatik peraturan yang akan menguntungkan dia dan membuat lingkungan semakin rusak.

Di buku ini diceritakan tentang banyaknya perusahaan yang bisa lolos dari hukum yg mengatur tentang lingkungan, karena dekat dengan penguasa.

Pertamina tak perlu melaporkan untung pertambangan minyak ke Kementerian Pertambagan melainkan langsung menyetor ke kas negara. Negara sebetulnya pernah berupaya mengaudit, lantas menemukan dana penyelewengan ekspor minyak jutaan dolar. Harga minyak lebih murah dari harga pasar dunia. Lari kemana uang itu? Tak ada yang tahu. Yang pasti, ketika korupsi berjalan, tentara kita masih sibuk memburu orang kiri.

Pepera yang dipaksakan Orde Baru terlaksana pada 1969, tapi kontrak Karya Freeport sudah diberikan sejak 1968. Penerapan UU PMA menguntungkan PT Freeport karena terdapat kebijakan pembebasan pajak selama tiga tahun pada masa awal produksi.

Selain itu banyak juga perusahaan yg dibuka tanpa mempedulikan lahan yg dijadikan perusahaan, limbah, juga satwa yang menjadi ekosistem. Semuanya dirusak untuk keuntungan semata, jika ada rakyat yang menolak pembangunan, langsung dicap kiri dan dianggap menolak perubahan.

Para penduduk Suku Amungme dan Kamaro tidak dilihat sebagai manusia. Hutan yang luas yang jadi tempat bagi manusia, hewan, dan tumbuhan saling bergantung hanya dipandang sebagai tanah kosong. Ironisnya mereka yang datang untuk mengeruk tempat tinggal orang Papua tak wajib bertanggung jawab atas apapun – secara material maupun mental.

Banyak hutan dibuka untuk sawit, jika ada perlawanan dari rakyat negara selalu bilang, ‘Kalau kamu merasa yang punya tanah, coba buktikan sertifikatnya’. Bagi petani sendiri mendengar letusan senjata api sudah ketakutan dan kemudian oleh perusahaan perkebunan dikembangkan berbagai isu bahwa melawan akan berhadapan dengan militer.

Banyak juga perusahaan asing yg ikut peruntungannya di Indonesia, dikarenakan aturan yang cukup longgar untuk orang-orang asing.

Pascagenosida 1965 terjadi peralihan kepemimpinan dari Sukarno ke Suharto, banyak kebijakan yg dikenalkan salah satunya PMA (Penanaman Modal Asing), soeharto seolah berkata kepada pemodal asing, “Yuk bangun industrimu di Indonesia lalu kita bagi hasilnya”.

Tambang Bukit Asam di Sumatera Selatan difokuskan sebagai pemasok utama batu bara dalam negeri karena kualitasnya tidak terlalu bagus. Sedangkan tambang Ombilin di Sumatera Barat, dengan kualitas premium, fokus untuk ekspor. Tetapi tambang Bukit Asam jumlah produksinya sedikit dan tidak bisa memenuhi kapasitas pengiriman, Pemerintah Indonesia akhirnya harus impor batu bara, saat ekspor sedang naik-naiknya. Sebuah Ironi.

Siapa yang dirugikan di sini? orang-orang yang tidak bersalah dan juga tidak menerima keuntungannya tapi harus turut andil menerima dampak dari kerusakan lingkungan oleh pengusaha dan penguasa. semoga di kehidupan yang akan terjadi di depan nanti, lagu orang bilang tanah kita tanah surga, akan terus seperti itu adanya. bukan ketika kita menyanyikan lagu itu, anak cucu kita bingung, karena, di mana letak surganya?

[Arin · Rating 5 out of 5]

Cukup bagus sebagai pengantar sejarah kerusakan alam di Indonesia, yang disebabkan oleh elit pemerintah. Saya suka gaya bahasanya yang deskriptif-naratif, dilengkapi dengan fakta-fakta yang ditaruh di footnote. Bagian yang paling impressive bagi saya adalah ketika penulis beberapa kali mengutip sumber yang mengatakan bahwa polusi udara mulai terasa di sekitar 1970-an di beberapa tempat. Padahal, bagi saya, polluted air tuh ya yang terjadi sekarang-sekarang ini. Dulu 1970-an jauh lebih bersih dari sekarang. Tapi ternyata itu aja udah polluted dan kerasa bedanya.

[Kara · Rating 4 out of 5]

easy to read yet hard to accept recap of environmentally poor choices made through the new order