What do you think?
Rate this book
Ini Bukan Kudeta
Cita-cita mencapai civil society adalah sebuah tujuan yang diperjuangkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Setelah tiga dekade lebih berada di bawah kekuasaan rezim Orde Baru yang militeristik, perjalanan 20 tahun reformasi tak juga memunculkan pemerintahan sipil yang kuat dan berdaulat. Bahkan, akhir-akhir ini muncul “kerinduan” untuk mengembalikan pemerintah bernuansa militer. Seakan-akan pemerintahan sipil tak bisa memberikan jaminan keamanan dan stabilitas bagi Indonesia. Benarkah demikian?
Pakar ilmu politik dan militer Indonesia, Salim Haji Said, memaparkan transisi pemerintahan dari sistem militer ke sipil dan sebaliknya di Thailand, Mesir, Korea Selatan, dan Indonesia. Apa yang terjadi dalam transisi pemerintahan di keempat negara tersebut? Apa kesamaannya dan apa perbedaannya? Dan, apa pelajaran yang bisa ditarik oleh Indonesia dari peristiwa transisi pemerintahan dari militer ke sipil dan sebaliknya di negara-negara tersebut?
Dengan analisis bernas, Salim Haji Said mengupas semua peristiwa di negara-negara tersebut dan menjabarkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan Indonesia agar bisa beralih ke negara civil society yang berdaulat.
Pakar ilmu politik dan militer Indonesia, Salim Haji Said, memaparkan transisi pemerintahan dari sistem militer ke sipil dan sebaliknya di Thailand, Mesir, Korea Selatan, dan Indonesia. Apa yang terjadi dalam transisi pemerintahan di keempat negara tersebut? Apa kesamaannya dan apa perbedaannya? Dan, apa pelajaran yang bisa ditarik oleh Indonesia dari peristiwa transisi pemerintahan dari militer ke sipil dan sebaliknya di negara-negara tersebut?
Dengan analisis bernas, Salim Haji Said mengupas semua peristiwa di negara-negara tersebut dan menjabarkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan Indonesia agar bisa beralih ke negara civil society yang berdaulat.
160 pages, Paperback
Published January 1, 2018
4 people are currently reading
18 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 6 of 6 reviews
July 1, 2020
Salim Said dalam buku ini melakukan analisa perbandingan soal reformasi militer di sejumlah negara yaitu Mesir, Thailand, Indonesia dan Korea Selatan. Ia berangkat dari asumsi bahwa masuknya militer ke politik (baik dengan kudeta atau konstitusional) bukan karena ambisi politik militer itu sendiri. Melainkan karena "diberi jalan" atau "diundang" oleh politisi sipil. Proses tersebut dimungkinkan karena ketidakmampuan politisi sipil mengelola negara sehingga menyisakan ruang hampa yang menyedot tentara masuk ke dalamnya. Masuknya tentara ke politik juga disebabkan oleh kondisi yang ia sebut sebagai "fragmented society". Konflik antar kelompok politik membuat politisi sipil "berebut tentara" untuk memenangkan dan melanggengkan kekuasaan.
Salim Said memberi rujukan kasus di Korea Selatan dalam hal keberhasilan reformasi militer. Tegaknya supermasi sipil dan kembalinya militer ke barak di Korea Selatan menurutnya terjadi karena ada dukungan dari militer itu sendiri yang diiringi pula oleh desakan sangat kuat dari masyarakat sipil dan kelompok oposisi. Pemimpin sipil menurut Salim perlu memulai langkah reformasi militer dari faktor-faktor yang mudah diubah untuk menghadapi faktor-faktor lebih besar selanjutnya. Sementara, yang terjadi di Indoensia, Salim menilai reformasi militer belumlah tuntas karena momentum yang sempat tersia-siakan dan faktor-faktor di atas tak terpenuhi.
Di Indonesia awal mula masuknya militer ke politik memang ada peran politisi sipil untuk membuka jalan. Misal saja konflik antar partai politik lalu produk Bung Karno seperti Golkar dan Dwi Fungsi yang selanjutnya jadi alat Soeharto untuk naik dan melanggengkan kekuasaan. Hanya saja analisa Salim Said punya kecenderungan menempatkan militer Indonesia sebagai aktor yang pasif dan sebelumnya seperti tak berambisi politik. Ini mirip dengan narasi militer yang sejak dulu kerap mengungkapkan dirinya "disusupi", "diinfiltarsi", "diobok-obok" atau "dimainkan" oleh politisi sipil ketika terjadi pergolakan politik yang melibatkan militer. Jadi sepertinya hubungan militer dan kekuasaan seolah hanya aktif di sebelah sisi. Padahal pertanyaan sebaliknya juga bisa diajukan, apakah tidak sebaliknya? Atau apakah keduanya tidak saling bermain dan memainkan? Kemudian ada pertanyaan mendasar lainnya, apakah militer sama sekali tidak berperan turut membentuk kondisi "fragmented society"? Apakah militer bukan bagian dari keterbelahan politik itu sendiri?
Misal saja dibalik menjadi begini: masuknya militer ke politik juga disebabkan dorongan kepentingan internalnya sendiri. Misalkan, 1) militer butuh menancapkan pengaruhnya di sektor bisnis (bermula era 1950an); 2) militer butuh menjaga pengaruhnya di tengah masyarakat; 3) militer telah berjuang untuk kemerdekaan sehingga merasa perlu diberi porsi politik; 4) militer butuh melangsungkan karirnya saat jadi purnawirawan; atau 5) aktor militer memang ada yang ingin jadi presiden. Faktor-faktor itu membuat militer perlu berpolitik: memainkan, merangkul atau memukul politisi sipil? Ini belum ditambah contoh kasus perwira daerah atau tokoh militer yang terlibat dalam pemberontakan. Itu juga menunjukkan adanya ambisi dan relasi timbal balik militer dengan politisi sipil dalam berpolitik.
Hari ini setelah dwi fungsi dihapus peran militer di ranah politik tetap terasa. Yang terbaru ada model membagi-bagi jabatan ke perwira aktif. Ini berlaku juga untuk Polisi yang dulunya ABRI. Pemberian ini patut dipandang sebagai imbal balik politik. Kita bisa bertanya apa tidak ada orang sipil yang mampu mengisi jabatan itu sehingga harus diisi perwira aktif? Politisi sipil tidak mungkin mengabaikan kubu para perwira itu untuk tidak memberi mereka porsi. Selain karena membutuhkan "jasa" mereka untuk urusan stabilitas politik, pengabaian terhadap kekuatan mereka juga bisa berakibat tak menguntungkan. Politisi sipil yang berkuasa tentu tak mau menciptakan ganjalan tambahan yang harus dihadapi di luar kubu oposisi. Sebaliknya para perwira tidak mungkin juga tanpa kepentingan dalam relasi ini. Minimal stabilitas dan keuntungan bagi institusinya terjaga. Misal saja mudah mendapat tambahan alokasi anggaran. Bisa juga untuk mengamankan urusan yang "tak kasat mata". Atau asumsi lain yang juga bisa teramati: perwira-perwira itu dengan porsi jabatan dan alokasi anggaran memungkinkan untuk mengolahnya jadi modal kiprah politik selanjutnya. Baik untuk individu atau untuk menjaga kekuatan institusinya sebagai sebuah kubu politik.
Salim Said memberi rujukan kasus di Korea Selatan dalam hal keberhasilan reformasi militer. Tegaknya supermasi sipil dan kembalinya militer ke barak di Korea Selatan menurutnya terjadi karena ada dukungan dari militer itu sendiri yang diiringi pula oleh desakan sangat kuat dari masyarakat sipil dan kelompok oposisi. Pemimpin sipil menurut Salim perlu memulai langkah reformasi militer dari faktor-faktor yang mudah diubah untuk menghadapi faktor-faktor lebih besar selanjutnya. Sementara, yang terjadi di Indoensia, Salim menilai reformasi militer belumlah tuntas karena momentum yang sempat tersia-siakan dan faktor-faktor di atas tak terpenuhi.
Di Indonesia awal mula masuknya militer ke politik memang ada peran politisi sipil untuk membuka jalan. Misal saja konflik antar partai politik lalu produk Bung Karno seperti Golkar dan Dwi Fungsi yang selanjutnya jadi alat Soeharto untuk naik dan melanggengkan kekuasaan. Hanya saja analisa Salim Said punya kecenderungan menempatkan militer Indonesia sebagai aktor yang pasif dan sebelumnya seperti tak berambisi politik. Ini mirip dengan narasi militer yang sejak dulu kerap mengungkapkan dirinya "disusupi", "diinfiltarsi", "diobok-obok" atau "dimainkan" oleh politisi sipil ketika terjadi pergolakan politik yang melibatkan militer. Jadi sepertinya hubungan militer dan kekuasaan seolah hanya aktif di sebelah sisi. Padahal pertanyaan sebaliknya juga bisa diajukan, apakah tidak sebaliknya? Atau apakah keduanya tidak saling bermain dan memainkan? Kemudian ada pertanyaan mendasar lainnya, apakah militer sama sekali tidak berperan turut membentuk kondisi "fragmented society"? Apakah militer bukan bagian dari keterbelahan politik itu sendiri?
Misal saja dibalik menjadi begini: masuknya militer ke politik juga disebabkan dorongan kepentingan internalnya sendiri. Misalkan, 1) militer butuh menancapkan pengaruhnya di sektor bisnis (bermula era 1950an); 2) militer butuh menjaga pengaruhnya di tengah masyarakat; 3) militer telah berjuang untuk kemerdekaan sehingga merasa perlu diberi porsi politik; 4) militer butuh melangsungkan karirnya saat jadi purnawirawan; atau 5) aktor militer memang ada yang ingin jadi presiden. Faktor-faktor itu membuat militer perlu berpolitik: memainkan, merangkul atau memukul politisi sipil? Ini belum ditambah contoh kasus perwira daerah atau tokoh militer yang terlibat dalam pemberontakan. Itu juga menunjukkan adanya ambisi dan relasi timbal balik militer dengan politisi sipil dalam berpolitik.
Hari ini setelah dwi fungsi dihapus peran militer di ranah politik tetap terasa. Yang terbaru ada model membagi-bagi jabatan ke perwira aktif. Ini berlaku juga untuk Polisi yang dulunya ABRI. Pemberian ini patut dipandang sebagai imbal balik politik. Kita bisa bertanya apa tidak ada orang sipil yang mampu mengisi jabatan itu sehingga harus diisi perwira aktif? Politisi sipil tidak mungkin mengabaikan kubu para perwira itu untuk tidak memberi mereka porsi. Selain karena membutuhkan "jasa" mereka untuk urusan stabilitas politik, pengabaian terhadap kekuatan mereka juga bisa berakibat tak menguntungkan. Politisi sipil yang berkuasa tentu tak mau menciptakan ganjalan tambahan yang harus dihadapi di luar kubu oposisi. Sebaliknya para perwira tidak mungkin juga tanpa kepentingan dalam relasi ini. Minimal stabilitas dan keuntungan bagi institusinya terjaga. Misal saja mudah mendapat tambahan alokasi anggaran. Bisa juga untuk mengamankan urusan yang "tak kasat mata". Atau asumsi lain yang juga bisa teramati: perwira-perwira itu dengan porsi jabatan dan alokasi anggaran memungkinkan untuk mengolahnya jadi modal kiprah politik selanjutnya. Baik untuk individu atau untuk menjaga kekuatan institusinya sebagai sebuah kubu politik.
December 30, 2018
Kumpulan tulisan Salim Said, menuturkan bagaimana perimbangan kekuatan politik sipil dengan militer memiliki ekses berkepanjangan. Baik di Indonesia maupun negara demokrasi lainnya (Mesir, Thailand, Korea Selatan)
October 13, 2022
Buku ini merupakan referensi yang sangat baik mengenai hubungan sipil-militer di Indonesia, serta pengantar apik bagi hubungan sipil-militer di Mesir, Thailand, dan Korea Selatan. Komparasi yang dilakukan di buku ini tidak semata-mata dilakukan untuk mencari best practice atau semacamnya, namun lebih untuk membantu kita memahami dengan baik konteks-konteks hubungan sipil-militer di masing-masing negara termasuk faktor-faktor yang dapat memperlancar maupun menghambatnya. Pengalaman pribadi penulisnya sebagai jurnalis dan pengamat militer yang sangat kaya juga semakin menambah khazanah dan faedah yang dapat ditarik para pembaca.
Satu catatan menarik dari pengalaman saya membaca buku ini adalah perkenalan dengan konsep "antropologi militer". Dengan menggunakan cerita Snouck Hurgronje dan Margaret Mead sebagai pengantar, saya jadi memahami betapa pemahaman terhadap konteks-konteks setempat masih merupakan gajah di pelupuk mata bagi angkatan bersenjata yang kerap mengirim perwira-perwiranya ke medan-medan baru yang memiliki keadaan sosial-budaya yang sama sekali berbeda. Pada kondisi demikian, pendekatan-pendekatan antropologis seperti pelatihan bahasa dan budaya bagi para perwira dapat menjadi salah satu aspek dalam strategi pertahanan yang matang, termasuk untuk mencegah berbagai gesekan yang tidak diharapkan selama tour of duty.
Satu catatan menarik dari pengalaman saya membaca buku ini adalah perkenalan dengan konsep "antropologi militer". Dengan menggunakan cerita Snouck Hurgronje dan Margaret Mead sebagai pengantar, saya jadi memahami betapa pemahaman terhadap konteks-konteks setempat masih merupakan gajah di pelupuk mata bagi angkatan bersenjata yang kerap mengirim perwira-perwiranya ke medan-medan baru yang memiliki keadaan sosial-budaya yang sama sekali berbeda. Pada kondisi demikian, pendekatan-pendekatan antropologis seperti pelatihan bahasa dan budaya bagi para perwira dapat menjadi salah satu aspek dalam strategi pertahanan yang matang, termasuk untuk mencegah berbagai gesekan yang tidak diharapkan selama tour of duty.
November 24, 2025
TB Simatupang dan A.H. Nasution adalah lulusan akademi militer Belanda yg berpikiran supremasi sipil. Alasan mengajukan teori dwi fungsi semata-mata karena adanya kekuatan sipil yg terpecah di jaman Demokrasi Terpimpin-nya Soekarno. Tapi konsep ini disalintempel dengan banyak penyimpangan oleh Soeharto, junior mereka. Adanya upaya asas tunggal Pancasila pada zaman itu adalah sarana menjegal PKI lolos screening sebagai partai peserta pemilu. Tapi Presiden saat ini mau adanya kekuatan penyeimbang agar tentara tidak bisa menyandera Presiden. Dan banyak hal-hal lain dijelaskan oleh Salim Haji Said dengan sangat baik. Salim Haji Said berpendapat bahwa tentara professional itu yang tidak berdagang dan tidak berpolitik serta digaji tinggi dan dipersenjatai dengan layak.
June 18, 2025
Buku yang memberikan sudut pandang baru antara hubungan militer dan sipil. Kenyataan bahwa fungsi militer tidak bisa dipisahkan dari sebuah negara karena persyaratan berdirinya suatu negara adalah adanya kedaulatan yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan menjadi tantangan ke depannya untuk melakukan 'reformasi' yang tidak hanya sekedar retorika. Perubahan tidak hanya kepada struktur, tetapi juga budaya yang mengarah kepada dwifungsi harus diubah.
February 21, 2019
Ini buku yang menarik untuk dibaca. Memperluas wawasan pemikiran tentang sejarah politik dan hubungan sipil-militer di republik ini.
Displaying 1 - 6 of 6 reviews