What do you think?
Rate this book
Indonesia: State and Society in Transition
"A comprehensive exploration of the dynamics of contemporary Indonesia's politics, society, political economy, and culture, as well as its role in the international order"--
261 pages, Unknown Binding
Published November 1, 2019
1 person is currently reading
14 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 2 of 2 reviews
March 20, 2025
Saya menyelesaikan buku ini dalam dua bulan, salah satu bacaan terlama yang bisa diakhiri walaupun tidak dengan gemilang. Bukan disebabkan isinya yang tidak bagus, melainkan karena apa yang disuguhkan terlalu gamblang dan aktual. Saya membaca buku ini di saat Indonesia hari ini penuh huru-hara. Dari misleading efisiensi, polemik danantara, skandal mega korupsi, kelangkaan tabung LPG 3 kg, penangkapan personil band Sukatani, nepotisme pejabat negara, jatuhnya pasar saham hingga potensi kebangkitan dwi fungsi ABRI melalui RUU TNI menyebabkan tagar #IndonesiaGelap memenuhi layar dunia maya. Indonesia sedang tidak baik-baik saja memunculkan berita-berita yang setiap hari memusingkan setiap masyarakat.
Buku ini menambah denyutan pening di sisi depan dan belakang kepala. Betapa tidak, kombinasi tiga penulis maut menyuguhkan gambaran Indonesia melalui kacamata dari atas langit. Mereka hamparkan seluruh problematika dari isu transisi rezim ke rezim, kemudian dari sentralisasi menuju desentralisasi, lalu ada dinamika partai politik dan pemilihan umum, selanjutnya tentang patronase, korupsi serta dinasti. Terakhir permasalahan sehari-hari terkait pendidikan, hak asasi manusia, kesehatan, lapangan kerja, kemiskinan dan ketimpangan, peranan media serta kebijakan luar negeri tak luput dari pembahasan. Dapat dibayangkan bagaimana dalam satu buku berisikan empat ratus halaman kita ditampar berkali-kali dengan kompleksitas urusan negara yang saling berkelindan.
Topik favorit saya berada pada bab Reformasi Politik setelah 1998 di mana penulis membawa kita melihat tantangan mengenai desentralisasi, hubungan sipil-militer, perubahan konstitusi serta transisi penuh kekerasan. Otonomi daerah ternyata adalah jawaban dan kompromi pemerintah pusat untuk mencegah terjadi disintegrasi wilayah pasca Suharto lengser, di mana ketika Orde Baru berkuasa, kebijakan dibuat sangat sentralistik, semua hal dari urusan pemilihan kepala daerah hingga pengelolaan sumber daya ditentukan oleh Jakarta. Imbasnya, terjadi kecemburuan luar biasa sebab porsi yang dikelola pusat tidaklah adil. Melalui desentralisasi, setiap daerah mendapatkan keleluasaan mengelola potensi internalnya sendiri, termasuk menyelenggarakan pemilihan umum, sesuatu yang semasa Orde Baru muskil terjadi. Lewat proses desentralisasi pasca 1998, Indonesia mengalami reformasi tatanan luar biasa yang diharapkan dapat mendorong demokratisasi di banyak bidang.
Namun, perubahan ini tak luput dari paradoks di mana sisi gelap desentralisasi mulai bermunculan belakangan. Jika sentralisasi membuat Indonesia hanya punya satu pintu masuk untuk melakukan lobi-lobi politik dan ekonomi, kini otonomi melahirkan raja-raja kecil dengan subur di tiap daerahnya. Praktek patron-klien antara pemimpin daerah dengan ormas daerah terjadi di semua wilayah dengan jagoan masing-masing. Beda zona beda cara bermain. Maka dari itu muncul anekdot jika dulu semasa Orde Baru Indonesia hanya punya satu Suharto besar, kini Reformasi menghadirkan banyak Suharto yang kecil-kecil. Hal ini kemudian menambah pelik benang kusut kekusaan dan intrik yang terjadi.
Tak lupa seluruh informasi disajikan lengkap bersama data yang komprehensif, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, inilah Indonesia tanah air beta yang sebenarnya. Penuh hal-hal rumit yang mungkin tak bisa diketahui apabila kita tidak membaca, duduk nyaman di dalam menara gading dan menghardik balik #IndonesiaGelap dengan ungkapan "yang gelap itu kau".
Buku ini menambah denyutan pening di sisi depan dan belakang kepala. Betapa tidak, kombinasi tiga penulis maut menyuguhkan gambaran Indonesia melalui kacamata dari atas langit. Mereka hamparkan seluruh problematika dari isu transisi rezim ke rezim, kemudian dari sentralisasi menuju desentralisasi, lalu ada dinamika partai politik dan pemilihan umum, selanjutnya tentang patronase, korupsi serta dinasti. Terakhir permasalahan sehari-hari terkait pendidikan, hak asasi manusia, kesehatan, lapangan kerja, kemiskinan dan ketimpangan, peranan media serta kebijakan luar negeri tak luput dari pembahasan. Dapat dibayangkan bagaimana dalam satu buku berisikan empat ratus halaman kita ditampar berkali-kali dengan kompleksitas urusan negara yang saling berkelindan.
Topik favorit saya berada pada bab Reformasi Politik setelah 1998 di mana penulis membawa kita melihat tantangan mengenai desentralisasi, hubungan sipil-militer, perubahan konstitusi serta transisi penuh kekerasan. Otonomi daerah ternyata adalah jawaban dan kompromi pemerintah pusat untuk mencegah terjadi disintegrasi wilayah pasca Suharto lengser, di mana ketika Orde Baru berkuasa, kebijakan dibuat sangat sentralistik, semua hal dari urusan pemilihan kepala daerah hingga pengelolaan sumber daya ditentukan oleh Jakarta. Imbasnya, terjadi kecemburuan luar biasa sebab porsi yang dikelola pusat tidaklah adil. Melalui desentralisasi, setiap daerah mendapatkan keleluasaan mengelola potensi internalnya sendiri, termasuk menyelenggarakan pemilihan umum, sesuatu yang semasa Orde Baru muskil terjadi. Lewat proses desentralisasi pasca 1998, Indonesia mengalami reformasi tatanan luar biasa yang diharapkan dapat mendorong demokratisasi di banyak bidang.
Namun, perubahan ini tak luput dari paradoks di mana sisi gelap desentralisasi mulai bermunculan belakangan. Jika sentralisasi membuat Indonesia hanya punya satu pintu masuk untuk melakukan lobi-lobi politik dan ekonomi, kini otonomi melahirkan raja-raja kecil dengan subur di tiap daerahnya. Praktek patron-klien antara pemimpin daerah dengan ormas daerah terjadi di semua wilayah dengan jagoan masing-masing. Beda zona beda cara bermain. Maka dari itu muncul anekdot jika dulu semasa Orde Baru Indonesia hanya punya satu Suharto besar, kini Reformasi menghadirkan banyak Suharto yang kecil-kecil. Hal ini kemudian menambah pelik benang kusut kekusaan dan intrik yang terjadi.
Tak lupa seluruh informasi disajikan lengkap bersama data yang komprehensif, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, inilah Indonesia tanah air beta yang sebenarnya. Penuh hal-hal rumit yang mungkin tak bisa diketahui apabila kita tidak membaca, duduk nyaman di dalam menara gading dan menghardik balik #IndonesiaGelap dengan ungkapan "yang gelap itu kau".
October 15, 2024
This book is an excellent synthesis of the state of Indonesian society to date. The central question is how the incomplete democratic transition and at times incomplete nature of the constitution (Dll.) has influenced how the society and state has progressed over the years. I would recommend further for the authors to return in a few more years to examine again where Indonesia has arrived in the future.
Displaying 1 - 2 of 2 reviews