Els~’s Reviews > Ilmu Per-Undang-Undangan. Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Jilid 1 > Status Update

Bab 7 - Lembaga Negara dan Perundang-undangan (Sesudah Perubahan UUD)

- Kedudukan DPR menjadi lembaga legislatif bersama-sama dengan Presiden
- Kedudukan Presiden menjadi lebih kuat karena:
1. dapat mengajukan RUU ke DPR
2. ikut membahas dan menyetujui RUU bersama dengan DPR
3. mengesahkan atau tidak mengesahkan UU yang telah disetujui bersama dengan DPR

Bab 6 - Lembaga Negara dan Perundang-undangan Sebelum Perubahan UUD

- MPR sebagai lembaga tertinggi negara, Presiden sebagai mandataris MPR karena MPR merupakan penjelamaan dari rakyat
- DPR berwenang membentuk undang-undang, sementara DPR berwenang memberikan "persetujuan/consent" atas rancangan UU yang diajukan oleh Presiden.

BAB 5 - Hierarki Peraturan Perundang-undangan RI

mengupas hierarki dalam:
- UUD 1945 (sebelum & sesudah perubahan)
- UU 1/1950
- TAP MRPS XX/1966
- TAP MPR III/2000
- UU 10/2004

UU yang skrg berlaku tapi tidak masuk dalam pembahsaan:
UU 12/2011 yang telah diganti dengan UU 15/2019 dan UU 13/2022

BAB 3 - NORMA HUKUM DALAM NEGARA

- Hierarki Norma hukum menurut Teori Hans Kelsen vs Hans Nawiasky
- Struktur noma hukum: norma fundamental negara, aturan dasar negara, uu, peraturan pelaksana/peraturan otonom
- di Indonesia: Pancasila, UUD, UU, peraturan perundang-undangan di bawah
- peraturan pelaksana berasal dari kewenangan delegasi
- peraturan otonom berasal dari kewenangan atribusi

BAB 2 - NORMA HUKUM
- Norma hukum sebagai sistem norma yang dinamik: vertikal - horisontal
- Norma hukum: umum - individual; abstrak - konkret; terus menerus - sekali selesai; tunggal - berpasangan (primer-sekunder).
- Norma hukum dalam peruuan adalah umum-abstrak-berlaku terus menerus
- bukan hubungan kausalitas tapi pertanggung jawaban perbuatan
- suatu norma bisa jadi berlaku & absah tapi tidak berdaya guna

BAB I - Peristilahan dan Ruang Lingkup Bahasan

- Kodifikasi vs Modifikasi
- Sistematika ilmu pengetahuan perundang-undangan
- Definisi "pembentukan peraturan perundang-undangan" dan "peraturan perundang-undangan"
- Fungsi ilper: membentuk hukum nasional sesuai perkembangan
- Ruang Lingkup: dasar-dasar; proses dan teknis penyusunan